Google Translate
Arabic Korean Japanese Chinese Simplified Russian Portuguese
English French German Spain Italian Dutch

Privasi Warga Negara Terancam

JAKARTA - Badan Intelijen Negara (BIN) akan mendapatkan kewenangan untuk melakukan penyadapan telepon milik siapa pun tanpa harus mendapatkan izin dari pengadilan.


Kewenangan tersebut saat ini tengah dibahas dalam Rancangan Undang-Undang Intelijen antara DPR dengan pemerintah. Jika hal itu diterapkan privasi warga negara dikhawatirkan bakal terancam.

Menurut Kepala BIN, Sutanto, saat ini banyak negara yang menerapkan kewenangan bagi intelijen untuk menyadap tanpa putusan pengadilan. Sebab, hal ini hanya salah satu dari kewenangan lain badan intelijen.

’’Negara-negara demokrasi lain sudah menerapkan itu. Sedangkan kita masih mencurigai aparat kita. Padahal, kejahatan dan intelijen keluar masuk negara ini,’’ jelas Sutanto usai pembahasan RUU Intelijen di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/3).

Dia menegaskan, saat ini intelijen memerlukan undang-undang yang kuat untuk menunjang setiap operasinya. ’’Intelijen lemah karena undang-undang dan peralatannya,’’ tegasnya.
Namun, mantan Kapolri itu tetap menjamin bahwa penyadapan yang dilakukan tanpa izin pengadilan akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku. ’’Dalam proses penyadapan itu, kami menjunjung tinggi hukum, demokrasi, dan HAM. Jadi, tindakan itu terukur,’’ jelasnya. Karena itu, dia meminta agar masyarakat tidak perlu mengkhawatirkannya. ’’Intelijen itu beda dengan hukum. Operasi penyadapan itu rahasia, dan nanti ada UU Rahasia Negara yang akan mengatur. Jadi, akan sinergis dengan UU Rahasia Negara,’’ tegas Sutanto.

Menurut Sutanto, konsep penyadapan yang dilakukan intelijen sudah ada UU-nya di negara maju seperti AS, Kanada, dan Inggris. ”Tujuannya supaya intelijen bekerja efektif, supaya bisa mendeteksi sejak awal ancaman yang muncul. Itulah pentingnya kewenangan tadi,” tegasnya.

Komisi I DPR menyatakan akan memastikan dengan RUU Intelijen yang saat ini sedang digodok, intel tidak lagi disalahgunakan oleh kekuasaan. ”Sesuai spirit reformasi dan pengakuan HAM, kita ingin memastikan institusi dan fungsi intel tidak lagi disalahgunakan oleh kekuasaan,” kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq.
Wakil Sekjen PKS itu juga ingin memastikan bahwa seluruh operasi intel memiliki payung hukum sehingga kerja intel dapat dipertanggungjawabkan secara politik maupun hukum. Dia berharap, intel bisa mendukung arus demokratisasi. Intel tidak bekerja seperti era Orde Baru.
”Ketika ada perubahan rezim dari Orba ke sekarang, kita ingin pastikan institusi intel adalah sesuatu yang bisa mendukung arus demokratisasi,” katanya.

RUU Intelijen pernah dibahas pada 2005. Namun sejumlah LSM menolak RUU itu karena curiga RUU itu hanya untuk melegalkan ’’polisi rahasia’’ yang memata-matai aktivitas masyarakat.
Dalam RUU Intelijen yang tengah dibahas DPR dan Pemerintah, diwacanakan agar BIN diperkenankan menyadap telepon tanpa harus ada izin dari pengadilan. Hal ini pun menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Salah satu yang menolak wacana ini adalah Ketua DPR Marzuki Alie.

Menurut dia, kewenangan menyadap tanpa izin yang diberikan kepada BIN itu melanggar HAM.
”Kewenangan itu melanggar HAM. Saya tidak sepakat,” kata wakil rakyat dari Partai Demokrat itu.
Menurut dia, kewenangan istimewa BIN untuk menyadap nomor telepon tanpa prosedur pengadilan justru membahayakan. Sebab, hal itu memungkinkan untuk disalahgunakan.
”Malah justru berbahaya, karena bisa seenaknya menyadap tanpa mekanisme tertentu. Kalau dia (BIN-red) membenci orang, dia bisa melakukan penyadapan,” kata Marzuki.

Dia menambahkan, kewenangan penyadapan oleh BIN harus diawasi. Pengawasan tersebut bisa dilakukan dengan memberikan prosedur tertentu untuk bisa melakukan penyadapan, seperti halnya meminta putusan pengadilan.
”Harus ada mekanisme tertentu untuk menyadap karena ada yang mengontrol dan saling mengendalikan. Kalau tanpa kontrol bisa cenderung korup kekuasaan,” tegasnya.

Keutuhan Negara

Kepala BIN Sutanto mengatakan UU Intelijen penting untuk menjaga keutuhan negara. ”UU ini sifatnya demi utuhnya negeri kita, banyak pihak berkepentingan dengan negeri kita. Jangan sampai dengan kekuatan ekonomi, mereka bisa masuk tanpa deteksi intelijen kita,” jelas Sutanto.

Menurut mantan Kapolri ini, Indonesia membutuhkan sebuah UU Intelijen kuat untuk menangkal semua kejahatan, baik dari dalam negeri maupun luar. Sutanto juga menepis bila BIN justru digunakan untuk kepentingan pemimpin.
”Makanya kita perlu UU Intelijen yang kuat. Kita jangan melihat pada masa lalu, itu salah. Di mana di negara otoriter BIN digunakan penguasa, saat ini kondisinya sudah berbeda,” tegasnya.

Menurut Sutanto, dalam era demokrasi seperti saat ini, BIN adalah alat negara untuk menciptakan keamanan negara. RUU Intelijen negara juga dibuat secara demokratis. ”Fungsi Intelijen digunakan sesuai dengan kondisi demokrasi, karena UU yang membuat DPR,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar berharap agar RUU Intelijen dapat memberikan kewenangan yang lebih terhadap BIN, terutama dalam melakukan koordinasi dengan Kementerian yang terkait.
’’Kalau sekarang maaf saja, masing-masing jalan sendiri-sendiri. Sehingga dimana-mana terjadi masalah karena lambat mengantisipasi,’’ tuturnya.

Karena itu, segala kewenangan yang akan diberikan kepada BIN harus dilindungi oleh undang-undang, sehingga menjadi jelas. Selain itu, dengan adanya aturan yang jelas, kekhawatiran masyarakat akan tindakan intelijen yang kerap kali melanggar HAM dapat dihilangkan.

Patrialis juga merasa yakin UU tersebut dapat berjalan dengan efektif. Terkait dengan hal pengawasan, dirinya berpendapat hal itu dapat langsung dilakukan oleh DPR.
’’DPR sudah disepakati sebagai lembaga pengawas. Kalau ada masalah dengan Undang-Undang Intelejen, ada pengaduan dari masyarakat, bisa langsung ke DPR,’’ tegasnya.

Deteksi Informasi

Pengamat intelejen Wawan Purwanto mengatakan, penyadapan diperlukan untuk mendeteksi informasi yang berpotensi merongrong negara. Namun demikian, dia mengingatkan, perlu ada koridor yang jelas sehingga tidak terjadi penyalahgunaan.

’’Penyadapan tetap diperlukan dan itu merupakan bagian dari operasi intelejen. Namun demikian, pasal-pasal mengenai penyadapan harus jelas mengenai apa saja yang boleh disadap,’’ katanya.
Menurut dia, deteksi dini diperlukan agar potensi ancaman bisa dicegah dan intelejen tidak kebobolan. Terkait adanya pro kontra terhadap penyadapan, Wawan menganggapnya sebagai hal yang biasa. Sebab, sebelum UU tersebut disahkan, akan dilakukan uji publik. Kalaupun kemudian dianggap melanggar, masih terbuka kesempatan untuk mengajukan uji materi.

Dia menambahkan, sebelum peristiwa 11 September 2001, warga Amerika Serikat sangat menghargai privasi. ’’Namun setelah intelejen AS kebobolan, penyadapan sangat diizinkan demi keselamatan nasional. Sangat berbahaya bila potensi ancaman sampai tidak terdeteksi,’’ tandasnya.

Jika kewenangan BIN melakukan penyadapan tanda izin pengadilan kelak diterapkan dan ternyata melanggar hak konstitusi seseorang, bisa melapor ke Mahkamah Konstitusi (MK). ”MK siap. Sekarang MK dalam posisi pasif. Nanti kalau ada yang menggugat, otomatis kami aktif,” kata Ketua MK Mahfud MD.
Hal tersebut dia sampaikan usai bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (22/3).

Menurut Mahfud, kewenangan penyadapan pada prinsipnya diperbolehkan. Namun, aturannya harus berdasarkan undang-undang, bukan dengan peraturan pemerintah. Jika isi undang-undang tersebut bertentangan dengan hak konstitusi, maka masyarakat bisa melakukan gugatan.
”Itu bisa dinilai masyarakat setelah menjadi produk. Bila masyarakat menilai kewenangan itu melanggar hak konstitusional bisa mengajukan gugatan ke MK,” katanya.

Privasi Warga Negara Terancam

JAKARTA - Badan Intelijen Negara (BIN) akan mendapatkan kewenangan untuk melakukan penyadapan telepon milik siapa pun tanpa harus mendapatkan izin dari pengadilan.


Kewenangan tersebut saat ini tengah dibahas dalam Rancangan Undang-Undang Intelijen antara DPR dengan pemerintah. Jika hal itu diterapkan privasi warga negara dikhawatirkan bakal terancam.

Menurut Kepala BIN, Sutanto, saat ini banyak negara yang menerapkan kewenangan bagi intelijen untuk menyadap tanpa putusan pengadilan. Sebab, hal ini hanya salah satu dari kewenangan lain badan intelijen.

’’Negara-negara demokrasi lain sudah menerapkan itu. Sedangkan kita masih mencurigai aparat kita. Padahal, kejahatan dan intelijen keluar masuk negara ini,’’ jelas Sutanto usai pembahasan RUU Intelijen di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/3).

Dia menegaskan, saat ini intelijen memerlukan undang-undang yang kuat untuk menunjang setiap operasinya. ’’Intelijen lemah karena undang-undang dan peralatannya,’’ tegasnya.
Namun, mantan Kapolri itu tetap menjamin bahwa penyadapan yang dilakukan tanpa izin pengadilan akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku. ’’Dalam proses penyadapan itu, kami menjunjung tinggi hukum, demokrasi, dan HAM. Jadi, tindakan itu terukur,’’ jelasnya. Karena itu, dia meminta agar masyarakat tidak perlu mengkhawatirkannya. ’’Intelijen itu beda dengan hukum. Operasi penyadapan itu rahasia, dan nanti ada UU Rahasia Negara yang akan mengatur. Jadi, akan sinergis dengan UU Rahasia Negara,’’ tegas Sutanto.

Menurut Sutanto, konsep penyadapan yang dilakukan intelijen sudah ada UU-nya di negara maju seperti AS, Kanada, dan Inggris. ”Tujuannya supaya intelijen bekerja efektif, supaya bisa mendeteksi sejak awal ancaman yang muncul. Itulah pentingnya kewenangan tadi,” tegasnya.

Komisi I DPR menyatakan akan memastikan dengan RUU Intelijen yang saat ini sedang digodok, intel tidak lagi disalahgunakan oleh kekuasaan. ”Sesuai spirit reformasi dan pengakuan HAM, kita ingin memastikan institusi dan fungsi intel tidak lagi disalahgunakan oleh kekuasaan,” kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq.
Wakil Sekjen PKS itu juga ingin memastikan bahwa seluruh operasi intel memiliki payung hukum sehingga kerja intel dapat dipertanggungjawabkan secara politik maupun hukum. Dia berharap, intel bisa mendukung arus demokratisasi. Intel tidak bekerja seperti era Orde Baru.
”Ketika ada perubahan rezim dari Orba ke sekarang, kita ingin pastikan institusi intel adalah sesuatu yang bisa mendukung arus demokratisasi,” katanya.

RUU Intelijen pernah dibahas pada 2005. Namun sejumlah LSM menolak RUU itu karena curiga RUU itu hanya untuk melegalkan ’’polisi rahasia’’ yang memata-matai aktivitas masyarakat.
Dalam RUU Intelijen yang tengah dibahas DPR dan Pemerintah, diwacanakan agar BIN diperkenankan menyadap telepon tanpa harus ada izin dari pengadilan. Hal ini pun menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Salah satu yang menolak wacana ini adalah Ketua DPR Marzuki Alie.

Menurut dia, kewenangan menyadap tanpa izin yang diberikan kepada BIN itu melanggar HAM.
”Kewenangan itu melanggar HAM. Saya tidak sepakat,” kata wakil rakyat dari Partai Demokrat itu.
Menurut dia, kewenangan istimewa BIN untuk menyadap nomor telepon tanpa prosedur pengadilan justru membahayakan. Sebab, hal itu memungkinkan untuk disalahgunakan.
”Malah justru berbahaya, karena bisa seenaknya menyadap tanpa mekanisme tertentu. Kalau dia (BIN-red) membenci orang, dia bisa melakukan penyadapan,” kata Marzuki.

Dia menambahkan, kewenangan penyadapan oleh BIN harus diawasi. Pengawasan tersebut bisa dilakukan dengan memberikan prosedur tertentu untuk bisa melakukan penyadapan, seperti halnya meminta putusan pengadilan.
”Harus ada mekanisme tertentu untuk menyadap karena ada yang mengontrol dan saling mengendalikan. Kalau tanpa kontrol bisa cenderung korup kekuasaan,” tegasnya.

Keutuhan Negara

Kepala BIN Sutanto mengatakan UU Intelijen penting untuk menjaga keutuhan negara. ”UU ini sifatnya demi utuhnya negeri kita, banyak pihak berkepentingan dengan negeri kita. Jangan sampai dengan kekuatan ekonomi, mereka bisa masuk tanpa deteksi intelijen kita,” jelas Sutanto.

Menurut mantan Kapolri ini, Indonesia membutuhkan sebuah UU Intelijen kuat untuk menangkal semua kejahatan, baik dari dalam negeri maupun luar. Sutanto juga menepis bila BIN justru digunakan untuk kepentingan pemimpin.
”Makanya kita perlu UU Intelijen yang kuat. Kita jangan melihat pada masa lalu, itu salah. Di mana di negara otoriter BIN digunakan penguasa, saat ini kondisinya sudah berbeda,” tegasnya.

Menurut Sutanto, dalam era demokrasi seperti saat ini, BIN adalah alat negara untuk menciptakan keamanan negara. RUU Intelijen negara juga dibuat secara demokratis. ”Fungsi Intelijen digunakan sesuai dengan kondisi demokrasi, karena UU yang membuat DPR,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar berharap agar RUU Intelijen dapat memberikan kewenangan yang lebih terhadap BIN, terutama dalam melakukan koordinasi dengan Kementerian yang terkait.
’’Kalau sekarang maaf saja, masing-masing jalan sendiri-sendiri. Sehingga dimana-mana terjadi masalah karena lambat mengantisipasi,’’ tuturnya.

Karena itu, segala kewenangan yang akan diberikan kepada BIN harus dilindungi oleh undang-undang, sehingga menjadi jelas. Selain itu, dengan adanya aturan yang jelas, kekhawatiran masyarakat akan tindakan intelijen yang kerap kali melanggar HAM dapat dihilangkan.

Patrialis juga merasa yakin UU tersebut dapat berjalan dengan efektif. Terkait dengan hal pengawasan, dirinya berpendapat hal itu dapat langsung dilakukan oleh DPR.
’’DPR sudah disepakati sebagai lembaga pengawas. Kalau ada masalah dengan Undang-Undang Intelejen, ada pengaduan dari masyarakat, bisa langsung ke DPR,’’ tegasnya.

Deteksi Informasi

Pengamat intelejen Wawan Purwanto mengatakan, penyadapan diperlukan untuk mendeteksi informasi yang berpotensi merongrong negara. Namun demikian, dia mengingatkan, perlu ada koridor yang jelas sehingga tidak terjadi penyalahgunaan.

’’Penyadapan tetap diperlukan dan itu merupakan bagian dari operasi intelejen. Namun demikian, pasal-pasal mengenai penyadapan harus jelas mengenai apa saja yang boleh disadap,’’ katanya.
Menurut dia, deteksi dini diperlukan agar potensi ancaman bisa dicegah dan intelejen tidak kebobolan. Terkait adanya pro kontra terhadap penyadapan, Wawan menganggapnya sebagai hal yang biasa. Sebab, sebelum UU tersebut disahkan, akan dilakukan uji publik. Kalaupun kemudian dianggap melanggar, masih terbuka kesempatan untuk mengajukan uji materi.

Dia menambahkan, sebelum peristiwa 11 September 2001, warga Amerika Serikat sangat menghargai privasi. ’’Namun setelah intelejen AS kebobolan, penyadapan sangat diizinkan demi keselamatan nasional. Sangat berbahaya bila potensi ancaman sampai tidak terdeteksi,’’ tandasnya.

Jika kewenangan BIN melakukan penyadapan tanda izin pengadilan kelak diterapkan dan ternyata melanggar hak konstitusi seseorang, bisa melapor ke Mahkamah Konstitusi (MK). ”MK siap. Sekarang MK dalam posisi pasif. Nanti kalau ada yang menggugat, otomatis kami aktif,” kata Ketua MK Mahfud MD.
Hal tersebut dia sampaikan usai bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (22/3).

Menurut Mahfud, kewenangan penyadapan pada prinsipnya diperbolehkan. Namun, aturannya harus berdasarkan undang-undang, bukan dengan peraturan pemerintah. Jika isi undang-undang tersebut bertentangan dengan hak konstitusi, maka masyarakat bisa melakukan gugatan.
”Itu bisa dinilai masyarakat setelah menjadi produk. Bila masyarakat menilai kewenangan itu melanggar hak konstitusional bisa mengajukan gugatan ke MK,” katanya.